"Sungguh aneh kalau sebagian besar perkebunan sawit besar di Indonesia dikuasai negara asing, yaitu Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia, bahkan PT. Sinar Mas salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar dari China," kata Norman Jiwan di Pontianak, Selasa.
Ia mengatakan, faktor pemicu hal itu, karena ada permainan di tingkat pengambil keputusan terutama di daerah dalam hal memberikan izin. "Untuk satu hektare lahan sawit paling tidak para pengambil keputusan itu mendapat komisi sebesar Rp1 juta hingga Rp3 juta," katanya.
Akibatnya para perusahaan milik Indonesia tidak mampu membayar pengeluaran yang cukup besar itu, katanya.
"Para pemimpin di daerah saat ini berlomba-lomba untuk mengeluarkan izin perluasan sawit hanya demi mengejar uang komisi tersebut. Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah setiap pengambil keputusan dengan mudah mengeluarkan izin asal ada komisi," kata Norman.
Data Sawit Watch Indonesia salah satu produsen CPO terbesar di dunia dengan luas areal tanam sekitar 7,8 juta hektare, produksi 20 juta ton/tahun.
Perkebunan sawit dikuasai oleh 30 group dan sekitar 700 anak perusahaan. Hanya dalam waktu lima tahun dari 1999 - 2004 laju tanam perkebunan sawit mencapai 400 ribu hektare/tahun.
"Pemerintah Indonesia merencanakan luas tanam sawit sekitar 14 juta hektare," katanya.
Sepanjang Januari 2009 Sawit watch mencatat 576 konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat serta masyarakat lokal.
Total konflik tercatat 1.753 kasus dengan perkiraan kerugian ekonomi sebesar Rp272,26 miliar selama 30 tahun terakhir.
Sebelumnya, Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalimantan Barat (Kalbar), Ilham Sanusi, mengatakan sebanyak 12 perkebunan besar di bidang sawit dari 50 perusahaan yang ada di provinsi itu milik Malaysia.
Ia mengakui khawatir juga karena akan berdampak semakin sengitnya persaingan antara investor asing dan pengusaha lokal dalam memperoleh kepercayaan pemerintah dalam mengembangkan perkebunan sawit.
Ia berharap, dengan semakin tingginya minat investor asing untuk menanamkan modalnya dibidang perkebunan sawit di provinsi itu juga diikuti peraturan daerah yang tidak membebani pengusaha lokal dalam berinvestasi dibidang itu.
Sementara menurut data dari Institut Dayakologi dan Sawit Watch di enam kabupaten di Kalbar, perluasan perkebunan sawit sejak tahun 1980-an hingga 2009 sudah 229 perusahaan yang mengantongi izin perluasan sawit dengan luas 3,57 juta hektare, namun baru terealisasi sekitar 318.560 ribu hektare.
