PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company

20 Juni 2013 - 09:18:33 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : marihot | views : 672

PERKEBUNAN: Draf Pembatasan Lahan 100.000 Masuk Tahap Rumusan

BANDUNG - Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan pembatasan lahan 100.000 hektare komoditas perkebunan secara nasional.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengemukakan pembahasan pembatasan lahan perkebunan tersebut sedang digodok dalam penyempurnaan Peraturan Kementerian Pertanianan (Permentan) No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

"Ada usulan pemaksimalan lahan tersebut untuk melindungi masyarakat yang memang bergelut di bidang perkebunan. Sebab selama ini yang menikmati hasil perkebunan bukan masyarakat yang bergelut di perkebunan," katanya Rabu (19/6/2013).

Dia menjelaskan mekanisme rencana yang akan disusun dalam Permentan tersebut pengusaha perkebunan yang sudah memiliki salah satu komoditas dengan area lahan yang sudah mencapai 100.000 hektare tidak bisa mengembangkan usahanya lagi.

Namun, Kementan sedang mencari solusi untuk pembatasan lahan salah satu komoditas saja atau secara keseluruhan, kerena dapat menghambat diversifikasi perkebunan.

"Apabila pengusaha kopi yang lahannya sudah mencapai 100.000 hektare kemudian ingin mengembangkannya lagi ke komoditas lain dengan modal, SDM, dan teknologi tinggi, mending didorong untuk meningkatkan produksi perkebunan," ujarnya.

Selain itu, katanya, pengusaha perkebunan wajib membangun lahan plasma atau lahan perkebunan dan pertanian untuk rakyat sebanyak 20%.

Hal itu dilakukan guna mendorong masyarakat sekitar perkebunan untuk ikut aktif dalam memberikan kontribusi yang baik. Akan tetapi hal tersebut masih perlu digodok tentang tata kelola pemeliharaanya.

"Jangan sampai setelah dikasih terus ditinggalkan oleh perusahaan atau pun pemerintah, kami juga sedang memikirkan bagaimana tindak lanjut pemeliharaaannya ke depan," katanya.

Sementara itu, dalam menghadapi anomali cuaca yang ekstrem komoditas perkebunan cukup menghawatirkan terutama tebu yang mempunyai tingkat rendemen yang cukup tinggi, sehingga rentan terhadap penyakit dan hama.

Untuk komoditas pangan seperti padi, cuaca kemarau basah sangat bagus, tetapi yang menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini memelihara beras yang ada di gudang.

"Keluhan yang saat ini saya terima adalah cara pemeliharaan beras di gudang, karena banyak beras yang habis oleh hama ulat, kutu, dan penyakit lainya," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraadtmadja mengatakan anomali cuaca berupa kemarau basah tidak mempengaruhi produktivitas gabah di Jabar.

Dia mengungkapkan produktivitas di beberapa sentra seperti Karawang dan Indramayu memang turun namun bukan karena kemarau basah.

“Hal yang menjadi permasalahan di Jabar bukan anomali cuaca atau kemarau basah, namun luas lahan pertanian semakin terkikis yang berimplikasi kepada luas wilayah panen yang semakin sempit,” ujarnya.

Menurutnya, petani sudah pintar dalam menghadapi permasalahan anomali cuaca. Percepatan musim tanam ataupun perlambatan musim panen merupakan hal yang lumrah dilakukan tiap tahun.

“Jika kemarau panjang musim tanam ya mundur, beberapa sentra seperti Subang bahkan baru memulai masa tanam pada Januari,” katanya.

Selain luas lahan, penyuluhan yang dilakukan dinas pertanian pun kerap menjadi masalah. Entang mengakui, sumber daya penyuluh di Jabar masih sangat kurang.

“Penyuluh berpengalaman rata-rata sudah berada di masa pensiun. Sedangkan yang muda terlalu sedikit dan masih butuh bimbingan ,” ungkapnya.

http://www.bisnis.com/perkebunan-draf-pembatasan-lahan-100000-masuk-tahap-rumusan



Berita : Terkait