PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company

21 Januari 2015 - 11:28:17 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : marihot | views : 733

Sawit Primadona Ekspor

Minyak sawit adalah andalan ekspor Indonesia selama puluhan tahun, namun pemerintah kurang memberi dukungan dalam pengembangan industrinya. Tak heran, pengembangan hilirisasi industri ini jauh tertinggal dibanding Malaysia. Selama ini, pemerintah lebih sibuk memungut pajak ekspor minyak sawit saat harganya tinggi, tapi tak ada yang dikembalikan untuk pengembangan industrinya. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang mengembalikan sebagian dana untuk peningkatan teknologi, bibit unggul, pengembangan industri hilir, promosi, hingga upaya melawan kampanye hitam sawit oleh Amerika dan Eropa.

Tak heran, industri hilir sawit kita jauh tertinggal. Ekspor produk sawit Malaysia senilai US$ 19,45 miliar tahun 2013, mengalahkan Indonesia yang hanya sekitar US$ 19,22 miliar. Padahal, Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia, dengan produksi tahun itu 26 juta ton dari areal kebun 8,7 hektare. Sedangkan produksi Malaysia sebanyak 19,21 juta ton dari lahan 5,2 juta hektare. Tak hanya unggul di industri hilir, produktivitas kebun sawit negeri jiran ini juga jauh lebih tinggi.

Oleh sebab itu, pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) harus mengoreksi kebijakan yang salah pemerintahan sebelumnya. Pemerintah wajib menempatkan industri sawit ini sebagai primadona ekspor maupun industri nasional, dengan dukungan all out. Pemerintah harus membalas jasa sektor yang menjadi penyumbang ekspor kedua nonmigas RI, setelah batubara.

Apalagi, minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling kompetitif di dunia. Produktivitasnya paling tinggi per hektare lahan dan ongkos produksinya paling murah. Dengan harga sawit yang diperkirakan masih anjlok ke sekitar US$ 700 per ton tahun ini, untungnya masih lumayan karena ongkos produksi hanya sekitar US$ 250. Sawit pernah mencapai harga tertinggi sekitar US$ 1.249 per ton pada Februari 2011. Selain itu, kita juga diuntungkan dari sisi iklim tropis yang cocok untuk tumbuhnya kelapa sawit dan masih luasnya lahan di Tanah Air.

Untuk itu, pemerintah harus segera mengembalikan sebagian dana pajak ekspor untuk pengembangan teknologi di pembenihan, budidaya, hingga industri hilirnya. Di sektor hulu, pemerintah harus menggiatkan penelitian agar produktivitas kebun kita yang masih sekitar 3,7 ton per hektare setahun dapat ditingkatkan seperti Malaysia yang mencapai 4,7 ton per hektare. Malaysia bahkan tengah mengembangkan bibit yang bisa berproduksi hingga 10 ton per hektare. Penelitian untuk pengembangan pembasmi hama dan penyakit juga harus digiatkan.

Selain itu, BUMN pupuk juga wajib menjamin kemudahan dan kecukupan pasokan pupuk yang dibutuhkan tepat waktu. Pemerintah juga harus memberikan insentif yang menarik untuk memacu industri hilir. Indonesia baru mengembangkan 154 produk turunan CPO, dari total 300 produk turunan yang bisa dikembangkan. Padahal, hilirisasi CPO ini merupakan langkah efektif untuk meningkatkan nilai tambah secara signifikan dalam jangka pendek. Produk turunan ini dibutuhkan mulai dari industri makanan, sabun, kosmetik, farmasi, hingga industri bahan bakar nabati (biofuel). Dengan berkembangnya industri hilir, nilai ekspor dari sawit pun meningkat dan harga CPO lebih stabil karena banyak juga diserap untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain membantu pendanaan untuk riset dan pengembangan (R&D) dari pengembalian sebagian pajak ekspor sawit, pemerintah wajib memperbesar pasar produk hilir di dalam negeri. Ini misalnya dengan meningkatkan mandatori penggunaan biodiesel untuk campuran solar dan mewajibkan produsen otomotif menyediakan mesin yang mendukung penggunaan campuran bahan bakar ini. Dengan demikian, impor solar kita yang masih sangat besar bisa ditekan.

Hal semacam inilah yang dilakukan Brasil untuk memangkas ketergantungan impor minyaknya dengan mengembangkan bahan bakar nabati dari tebu (bioetanol). Brasil kini bahkan mengekspor dan mendulang devisa besar dari bioetanol, sekaligus dapat menjaga harga gula andalannya agar tetap tinggi. Cara yang sama bisa dilakukan Indonesia, untuk menjaga harga ekspor CPO, menurunkan impor minyak/BBM, sekaligus meningkatkan ketahanan energi. Apalagi, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam 10 tahun mendatang jika tidak ditemukan cadangan baru.

Pemerintah juga perlu mencarikan jalan keluar agar kredit untuk program hilirisasi industri sawit bunganya bisa murah atau bisa sama dengan negara-negara tetangga. Industri hilir di Tanah Air mengalami hambatan investasi karena masih tingginya suku bunga pinjaman, padahal industri tersebut cenderung padat modal. Di Indonesia, suku bunga pinjaman mencapa 11,8%, padahal di Malaysia hanya 4,8-5%, Thailand 7%, Filipina 5,7%, dan Singapura 5,4%.

Pemerintah Indonesia juga jangan mendua, seakan berpihak kepada negara asing dengan ikut menghajar sektor sawit. Banyak pejabat korup di negeri kita yang bisa dimanfaatkan asing untuk melindungi kepentingannya sebagai produsen minyak kedelai, kanola, dan bunga matahari. Maklum, CPO kian mendominasi pasar minyak nabati dunia. Jika tahun 2000 pangsa pasarnya baru 24,3%, tahun 2015 diperkirakan mencapai 63,29%.

Untuk itu, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Revisi ini penting agar tidak menyulitkan perkebunan sawit, juga kebakaran hutan tidak terjadi lagi. Kalangan pengusaha memprotes isi pasal 23 ayat 3a yang menyatakan ekosistem gambut dinyatakan rusak apabila level air gambut lebih dari 0,4 meter dari permukaan. Dengan aturan tersebut, batas muka air gambut akan merendam akar pohon perkebunan karena panjang akar biasanya melebihi satu meter. Akibatnya, pohon yang ditanam akan mati.

Yang tak kalah penting, pemerintah wajib membantu minyak sawit untuk masuk pasar yang lebih luas dan mendapat keringanan bea masuk melalui lobi-lobi organisasi internasional, seperti APEC. Hal inilah yang dilakukan Tiongkok sehingga produk bambunya memperoleh keringanan bea masuk maksimal 5% di negara-negara APEC, lewat skemaenviromental goods list. (*)



Berita : Terkait