PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
DirjenBun Kementan, Bambang, saat serahkan sertifikat persetujuan menjadi lembaga sertifikasi ISPO ke beberapa lembaga sertifikasi.

10 November 2017 - 08:56:00 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 50

Lupakan Insentif, Sebetulnya ISPO Butuh Nilai Daya Tawar

10 November 2017 | Administrator img

DirjenBun Kementan, Bambang, saat serahkan sertifikat persetujuan menjadi lembaga sertifikasi ISPO ke beberapa lembaga sertifikasi.

InfoSAWIT, JAKARTA - Adanya upaya mendorong percepatan proses sertifikasi ISPO bagi seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan memunculkan ide insentif. Kemunculan ide insentif bagi penerima sertifikat ISPO lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan nilai tambah dari sertifikat ISPO.

Sebelumnya ada usulan pemebrian insentif berupa keringan pajak atau bahkan harga premiun bagi pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat ISPO. Ide ini nyatanya tidak begitu menarik bagi Joko.

BahkanKetua Umum Gabungan Pengusaja Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono menilai, upaya pemberian insentif dengan memberikan harga premium diminta untuk dilupakan saja. Harapannya insentif yang dimaksud ialah semisal pemerintah memperjuangkan industri kelapa sawit nasional dengan sungguh-sungguh di dunia internasional. “Insentif berupa pengurangan pajak gak lah,” katanya dalam acara penyerahan ISPO beberapa waktu lalu yang dihadiri InfoSAWIT.

Dengan adanya kebijakan ISPO, pemerintah sejatinya bisa secara sistemasis mengamankan pasar CPO nasioal di tingkat internasional, sebab itu perlu ada pembicaraan dengan berbagai pihak di dunia, supaya produk CPO Indonesia bisa diakui sama tinggi dengan produk minyak nabati lainnya. “Misalnya melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa, seperti dengan munculnya resolusi Eropa atau dengan Amerika Serikat terkait rencana peningkatan tarif impor biodiesel sawit,” kata Joko.

Usulan Joko, insentif itu harus berkaitan dengan masalah perdagangan CPO global, sudah semsetinya pemerintah melakukan perannya sebaik mungkin dalam melindungi produk unggulan nasional. “Saya melihat ada lanskap yang lebih luas dalam masalah perdagangan di duna, nah itu yang jauh lebih penting,” tandas Joko. (T2)

Sumber : http://www.infosawit.com/news/7233/lupakan-insentif---sebetulnya-ispo-butuh-nilai-daya-tawar