PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Perusahaan Sawit Mesti Miliki HGU, Paska Putusan MK 138/2015

06 September 2018 - 07:14:54 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 32

Perusahaan Sawit Mesti Miliki HGU, Paska Putusan MK 138/2015

06 September 2018 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA – Industri perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis dalam perekonomian nasional. Selain penyumbang devisa terbesar dalam perekonomian saat ini, juga telah ditanam pada sekitar 200 kabupaten. Dengan penyebaran tersebut wajar bilamana kelapa sawit memiliki peranpenting dalam pembangunan ekonomi daerah, meciptakan kesempatan kerja, maupun penurunan kemiskinan.

Sayangnya, hingga saat ini industri berbasis lahan ini acapkali berhadapan dengan beragam masalah, salah satunya terkait legalitas lahan perkebunan kelapa sawit. Terlebih muncul keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 138 Tahun 2015 (Putusan MK 138/2015).

Dalam putusan MK tersebut telah merubah frase (kalimat) pada UU No. 39/2014 tentang Perkebunan Pasal 42, yang sebelumnya tercatat pembangunan kebun sawit atau pengolahan CPO dapat dilakukan jika telah memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau kedua-duanya. Lantas kata “atau” dihilangkan.

Akibatnya makna dari UU No 39/2014 pasal 42 berbunyi, pembangunan kebun sawit atau pengolahan CPO dapat dilakukan jika telah memiliki hak atas tanah (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), kedua-duanya dan tidak boleh hanya salah satu.

Maka bisa dipastikan bahwa dengan keputusan MK tersebut telah membuat para investor (pelaku perkebunan kelapa sawit) merasa tidak ada kepastian hukum, lantaran banyak perkebunan kelapa sawit dibangun setelah mendapatkan IUP, sementara HGU masih dalam proses.

Tutur Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Bahrul Ilmi Yakup, maka amar putusan MK terhadap ketentuan Pasal 42 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan harus komprehensif dan ekstra hati-hati. Sebab, MK telah menyatukan atau memadukan syarat perolehan hak atas tanah dan izin terlebih dahulu bagi perusahaan perkebunan,  sebelum memulai kegiatan operasional perusahaan. “Padahal, izin perkebunan tersebut ada beberapa macam, ada yang berdimensi hukum industri, pengangkutan, jual beli dsb,” katanya dalam diskusi yang diadakan Paspi dan Majalah Agrina yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu (5/9/2018).

Lebih lanjut kata Bahrul, sebab itu kedepan dibutuhkan perubahan aturan teknis pada lembaga terkait yang memuat perubahan aturan yang memadukan atau menyatukan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait