PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Bahasa : en / id
Smoke
Pemerintah Ingin Evaluasi Menyeluruh Kinerja Pekebunan Kelapa Sawit

25 September 2018 - 15:06:19 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 22

Pemerintah Ingin Evaluasi Menyeluruh Kinerja Pekebunan Kelapa Sawit

25 September 2018 | by : Administrator

InfoSAWIT, BANDUNG - Pemerintah terus berupaya agar ekonomi Indonesia tumbuh berkualitas, inklusif, dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Tahun 2017 lalu, pemerintah telah mencanangkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang bertumpu kepada tiga pilar besar, yaitu penyediaan lahan, penyediaan kesempatan berusaha, dan peningkatan keterampilan.

“Salah satunya dilaksanakan melalui program Reforma Agraria. Program ini bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Kita tidak hanya memberikan hak milik atas lahan kepada petani, tetapi juga sekaligus memberikan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam acara Global Land Forum (GLF) 2018, Senin (24/9/2018), di Bandung dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata Darmin, belum lama ini Presiden Joko  Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah menginginkan evaluasi menyeluruh atas kinerja perkebunan kelapa sawit. Pemerintah meminta adanya upaya-upaya terobosan untuk memberikan kepastian hukum lahan kebun sawit rakyat, terutama yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga ingin memberi kepastian bagi petani untuk mendapatkan alokasi 20% dari lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar.

Kemudian melalui Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah pun akan menertibkan penguasaan oleh masyarakat atas lahan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan.

“Kita akan mengamankan kawasan konservasi secara utuh, namun kita akan lakukan perubahan batas kawasan jika memang lahan tersebut tidak lagi merupakan hutan produktif dan layak untuk digarap petani. Kita akan jadikan lahan tersebut menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria,” jelas Darmin.

Sebagai informasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019 telah menetapkan target Reforma Agraria seluas 9 juta hektar, yang terdiri dari legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi lahan seluas 4,5 juta hektar.

RPJM juga telah menetapkan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial. Dalam program ini sudah termasuk pemberian pengakuan dan perlindungan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat di seluruh nusantara.

Menko Perekonomian menyadari masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Oleh sebab itu, komitmen dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Kelompok Masyarakat Sipil perlu terus diperkuat dan ditingkatkan agar target Reforma Agraria dapat tercapai.

“Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria, yang tidak akan lama lagi ditandatangani Presiden, akan menjadi landasan kelembagaan,” terangnya.

Di tahun 2018 ini, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah GLF ke-8 oleh International Land Coalition (ILC), setelah Italia, Bolivia, Uganda, Nepal, Albania, Guatemala, dan Senegal. Acara yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Tani Nasional ke-58 ini mengangkat tema “Bersatu untuk Hak Atas Tanah, Perdamaian, dan Keadilan” (T2)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait