PT. Perkebunan Nusantara XIII As a Knowledge-Based Agribusiness Company
Smoke
Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit

05 February 2020 - 09:02:22 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : uud | views : 31

Skim Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Asing

05 February 2020 | by : Administrator

InfoSAWIT, JAKARTA - Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia (bukan rakyat di negeri lain).

Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk hasil pertanian seperti kelapa sawit. Produksi perkebunan ini termasuk yang terbarukan (renewable resources) akan tetapi tetap mengambil mineral dari dalam tanah. Komoditi kelapa sawit luasannya mencapai sekitar 14 juta ha, memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia dan sangat penting bagi perekonomian rakyat serta sebagai sumber energi di dalam negeri dan merupakan sumber penerimaan Negara.

Dimana luas areal perkebunan sawit yang dikelola rakyat sekitar 5 juta ha, sisanya 9 juta ha adalah perkebunan besar (termasuk milik pemerintah), dari angka tersebut sebanyak 7,8 juta hektare merupkan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki pihak asing (Antara News 2016). Di antaranya pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Saat ini di tahun 2019 anggap saja perusahaan asing tersebut telah bertambah menjadi 8 juta ha.

Kegiatan di lapangan memerlukan lahan yang luas serta modal yang kuat dengan resiko yang lumayan tinggi akibat pengaruh iklim, hama/penyakit dan lingkungan sosial. Hasil perkebunan ini berupa Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil), dapat diolah lebih lanjut menjadi Bio Solar, Premium, minyak makan, kebutuhan industri, kosmetik, dan lainnya. Dari total produksi nasional, CPO hanya sekitar 20% digunakan untuk minyak makan, sisanya di ekspor atau dijadikan campuran bio solar. Konversi CPO menjadi bahan bakar bensin belum dilakukan secara komersial, baru berhasil pada tingkat penelitian.

Dari areal perkebunan kelapa sawit milik pengusaha asing saat ini, negara hanya menerima pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (Ppn) dan pajak ekspor. Selain itu biaya tenaga kerja dan pembelian lokal yang berada di dalam negeri.

Seluruh keuntungan semua dibawa ke luar negeri, negara RI tidak mendapatkan apa apa. Berdasarkan perintah UUD 45 khususnya pasal 33, negara harus mengeluarkan peraturan pemerintah khusus bagi perusahaan perkebunan asing yang akan beroperasi atau yang telah beroperasi wajib mengikuti program “Production Sharing Contract” atau sering disebut “Production Sharing Agreement”, karena hasil perkebunan berasal dari tanah, air dan sumber daya alam di negara kita.

Skema Bagi Hasil Minyak & Gas: Negara (85%) :  Investor (15%), dengan ketentuan adanya pengembalian biaya investasi. Untuk Tambang, perbandingan pendapatannya adalah Negara (65%) : Investor (35%).

Di sektor perkebunan pembagian produksinya cukup 50% : 50% saja, tanpa  adanya pengembalian modal investasi. Investasinya 100% tanggung jawab investor. Seluruh kerugian (100%) ditanggung investor. (Dr.Ir. Memet Hakim MM/ Dosen Luar Biasa (Lb) Universitas Padjajaran)

Sumber : https://www.infosawit.com



Berita : Terkait